Sosialisasi Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Abstract

Teknologi menjadi peran penting dalam kegiatan pemerintah dan masyarakat. Menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Digitalisasi adalah satu kata yang tak mungkin lepas dari pembahasan dunia industri dan informasi di abad ke-21 ini. Berbagai bentuk digitalisasi terus digenjot, dalam rangka memudahkan semua proses yang berjalan. Digitalisasi adalah sebuah proses yang krusial, dan wajib dilakukan setiap jenis bisnis jika ingin terus berkembang. Peran digitalisasi bagi masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah ini sesuai  Instruksi Presiden No 6 Tahun  2001 tentang Telematika. Banyak peran digitalisasi bagi masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah salah satunya yaitu banyaknya sekarang belanja online atau e-commerce tentu menambah pendapat pajak negara dan daerah.  Dalam hal ini masyarakat perlu memahami hal-hal yang dilarang menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilarang terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam undang-undang diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE. UU ITE melarang berisikan kategori perbuatan yang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. UU ITE juga melarang bahwa setiap orang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.